Pada PEMILU 2009, Pak Teguh mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2009-2014. Berangkat dari Partai Buruh dengan Nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kab Magelang (meliputi kecamatan Salaman, Tempuran dan Kajoran).
Mohon Doa Restunya serta dukungannya, demikian yang disampaikan Pak Teguh kepada kawan-kawan PATTIRO Magelang melalui SMS yang kemudian diteruskan ke redaksi Suara Kedu kemarin malam tanggal 16/11/2008. [red]

Acara dimulai pada pukul 14.00 wib dan diakhiri pada 16.30 wib ini disiarkan langsung oleh Radio Gemilang FM serta akan disiarkan secara tunda oleh TATV Solo, Jogja TV dan Semarang TV pada malam harinya. “Agenda debat publik ini dimaksudkan sebagai sebuah proses pendidikan politik rakyat”, demikian disampaikan Anggota KPU, Ahmad Majidun, SAg., MSi ketika ditemui sebelum pelaksanaan acara. Selain itu juga sebagai sebuah wahana untuk mempertemukan calon dengan konstituen atas fasilitasi KPU, jelasnya.

oleh : Ahmad Abdul Wahid
–Ketua Forum Pemuda Peduli Salam (FP2S) Magelang–

Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kalimat tersebut bukan sekedar pepatah, namun lebih sebagai harapan. Harapan terhadap kaum muda untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin untuk masa mendatang dengan membawa progresivitas (kemajuan) yang lebih baik dari pada hari ini.
Guna menuju masa depan yang lebih baik, yang dicita-citakan tersebut, maka harus dimulai dari sekarang. Mengubah sebuah sistem atau tatanan dalam masyarakat dan Negara bukan-lah sebuah pekerjaan mudah. Perlu perjuangan dan keseriusan dalam memperjuangkannya. Apalagi, masyarakat saat ini lebih cenderung apatis dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak “mau” berpihak kapada wong cilik, seperti mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Untuk menuju partisipasi publik, langkah awal yang adalah mengubah paradigma masyarakat dalam proses pembangunan. Dahulu adalah lebih sebagai objek penderita maka saat ini menjadi objek pelaksana atau subjek. Proses perencanaan pembangunan tersebut dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Proses perencanaan partisipatif dilakukan melalui penyelenggaraan Musrenbang, yang diawali dari level desa hingga kabupaten. Dalam musrenbang tersebut masyarakat tidak sekedar sebagai peserta pasif,namun berperan sebagai peserta aktif yang ikut memberikan masukan dan usulan agar pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan maka akan lebih bisa mencegah penyelewengan dan korupsi.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, kaum muda (intelektual muda) di Kabupaten Magelang mulai menggeliat gerakannya. Tak monoton lagi gerakan dan kegiatannya. Jika dahulu hanya selalu “ngurusi” kegiatan level kampung kini mulai masuk ranah kabupaten. Ada banyak kelompok dan organisasi pemuda di Kab. magelang. Ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Nasiyatul Aisyiyah, juga ada kelompok-kelompok yang berupa jaringan seperti Jaringan Muda NU (JARMUNU).

Dahulu mereka hanya berkutat pada masalah-masalah politis dan bisa dikatakan melupakan masyarakat-nya. akan tetapi berbeda dengan dua tahun terakhir. Dengan tampilnya kaum muda dalam memotori gebrakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah yang diinisiasi oleh PATTIRO  Magelang (100% pegiatnya adalah kaum intelektual muda) menjadikan warna tersendiri bagi gerakan kaum muda di Kabupaten Magelang. Kelopmpok-kelompok pemuda mulai sedikit-demi sedikit naik kapasitas intelektualnya dan pengetahuannya. Bahwa ada hak mkita bersama yang telah dikebiri oleh pemerintah selama ini. Serta, telah ada perubahan besar dalam konstelasi ranah perencanaan level nasional sejak adanya UU 25/2005 tentang SPPN. Dan masyarakat belum tahu banyak hal itu. Maka dari itu, dengan keberadaan NGO yang bergerak dalam penganggaran daerah sangat membantu.

Peminat calon KPU Kabupaten Magelang adai 64 orang pendaftar calon. Mereka berasal dari berbagai latarbelakng pendidikan dan aktivitas/pekerjaan, ada yang pegawai swasta, pegawai negeri, pensiunan PNS, wiraswasta maupun para pekerja sosial yang mengabdi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Bahkan yang berada diluar Kab Magelang pun disempat-sempatin pulang, demi sebuah cita-cita.

Dari semua itu, yang lolos seleksi administrasi sebanyak 48 orang dan mengikuti seleksi tahap selanjutnya yakni tes tertulis pada hari Senin, 25/8/2008 lalu. Setelah itu akan diperingkat 20 besar yang akan mengikuti proses selanjutnya, yakni uji publik dan tes psikologi serta uji kepatutan dan kelayakan calon (melalui wawancara).

Uji publik (mulai 28 Agustus – 4 September) adalah dimaksudkan agar masyarakat memberikan masukan tentang track-record calon kepada Tim Seleksi. Nama-nama calon yang lolos 20 besar akan dipampang di media massa cetak lokal. Hasil proses seleksi uji publik dan tes psikologi akan terjaring sebanyak 10 orang yang akan dikirimkan ke propinsi untuk kembali mengikuti seleksi tahap selanjutnya, sehingga didapatkan 5 orang anggota KPU terpilih. Massa tugasnya adalah selama 5 tahun dari 2008-2013.

Proses perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan dapat berjalan secara optimal jika terpenuhi dua syarat, yakni (1) Keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan ruang partisipasi masyrakat; (2) Masyarakat merensponnya dengan aktif terlibat. Jika satu diantaranya tidak terjadi maka pelaksanaan Musrenbang tidak akan pernah optimal dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Tatkala, pemerintah telah membuka kran partisipasi selebar-lebarnya namun masyarakat menyambut setengah hati maka tidak pernah terjadi. Demikian halnya, ketika pemerintah masih setengah hati bahkan menutup kran partisipasi, sekuat apapun respon keinginan masyarakat ingin melibatkan diri, hal itu tak akan pernah terjadi pula. Jadi, keduanya harus sadar akan peran masing-masing.

Pada pelaksanaan Musrenbang tahun 2007 di Kabupaten Magelang ini, FORLISMA melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten. Hasil Monev menunjukan bahwa kekurangoptimalan Musrenbang dikarenakan : (1) kekurangpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terkait pelaksanaan Musrenbang; (2) Keengganan pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam Musrenbang. Dua kesimpulan tersebut berujung pada lemahnya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang sebagai sebuah entitas demokrasi adalah pengejawantahan UU 25/2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan dalam SEB Kepala BAPPENAS dan Mendagri tentang Pedoman Umum Musrenbang. Turunan SEB tersebut pada tingkat kota/kabupaten dijabarkan dalam SE Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Teknis (Juklak/Juknis) Musrenbang.

Di kabupaten Magelang, SE Bupati yang mengatur hal itu menunjukkan banyak kelemahan yang berdampak pada tidak optimalnya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang pada semua tingkatan, sehingga perlu dilakukan sebuah perbaikkan guna lebih mengakomodasi pemangku kepentingan dalam masyarakat. Guna perbaikan tersebut, FORLISMA bersama BAPPEDA sudah melakukan penggalian masalah serta pengkritisan melalui serangkaian diskusi serial internal dan juga bersama masyarakat, serta workshop (lokakarya) sebanyak dua kali (4 September 2007 dan 29 Oktober 2007). Hasil diskusi dan workshop tersebut oleh BAPPEDA digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Magelang pada 2008 nanti.

Beberepa poin kritis yang menurut FORLISMA perlu di-review adalah :

1. Point peserta Musrenbang yang belum dijabarkan secara rinci siapa saja yang boleh mengikuti atau hadir. Ini menjadikan multitafsir panitia penyelenggara, sehingga yang diundang pun belum merepresentasikan pemangku kepentingan dalam masyarakat. Terkait hal ini, FORLISMA menginginkan adanya penjabaran yang lebih rinci dalam point peserta ini.
2. Point panitia penyelenggara juga perlu mendapat perhatian. Kepanitiaan masih belum melibatkan komponen masyarakat, masih didominasi oleh aparatur. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan untuk lebih memberikan ruang masyarakat untuk terlibat sehingga masyarakat menjadi merasa memiliki Musrenbang tersebut. Selama ini seolah-olah Musrenbang adalah milik aparatur saja.
3. Fungsi dan arti penting Musrenbang sebagai sebuah proses perencanaan menyeluruh belum terjabarkan juga. Aparatur dan masyarakat masih menganggap bahwa Musrenbang terutama Musrenbangdes adalah sebuah forum perencanaan untuk pengajuan pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Padahal dalam forum tersebut juga dibahas tentang hal-hal mana saja yang dapat dibiayai oleh APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Jadi tidak semuanya diusulkan ke APBD Kabupaten. Hal ini perlu diperjelas sehingga diharapkan akan dapat meminimalisir “limbah” Musrenbang.

Ketiga poin tersebut menurut FORLISMA adalah yang paling kritis dan penting untuk di-review agar Musrenbang menjadi lebih partisipatif. Untuk itulah, setelah kami melakukan serangkaian evaluasi Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang. Sehingga diharapkan Musrenbang 2008 lebih baik dari tahun sebelumnya. Review ini dilaksanakan bekerja sama dengan BAPPEDA Kab. Magelang dan didukung oleh PATTIRO Magelang selaku Technical Assistant (Tim Asistensi Teknik).

Magelang, 30 Nopember 2007
Forum Lintas Sektoral Magelang
FORLISMA

Ahmad Muhibin
Koordinator

Masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang program pembangunan daerah yang telah disusun melalui proses perencanaan partisipatif pada Musrenbang dari level desa hingga kabupaten. Kebutuhan informasi ini lebih dikarenakan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev). Pelaksanaan pembangunan harus diawasi dan evaluasi karena masyarakat adalah yang menanggung beban biaya pembangunan. Juga sebagai penerima manfaat keberhasilan pembangunan dan penerima dampak negatif ketika pembangunan menuai kegagalan. Jadi partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar sebagai pembayar pajak semata, namun harus dapat berperan sebagai subjek (pelaku) pembangunan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi program-program pembangunan adalah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, maka Forum Lintas Sektoral Magelang (FORLISMA) mencoba menjembatani dengan menerbitkan sebuah media sosialisasi program pembangunan daerah (APBD) berupa sebuah poster. Penerbitan media (poster) ini didukung oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama National Democratic Institute (NDI selaku technical assistant (tim ahli)-nya.Media sosialisasi ini, memuat program-program pembangunan yang dibagi per-kecamatan dan level kabupaten. Untuk tingkat kecamatan, di-posting program pembangunan fisik-sarana pra sarana (fispra). Hal ini dikarenakan program pembangunan di kabupaten Magelang, baik dari hasil usulan masyarakat maupun program dinas, hampir 60%-nya adalah pembangunan fisik. Disamping itu, pembangunan fisik lebih cepat terasa dampaknya di masyarakat.

Artinya, ketika pembangunan dilaksanakan dan mengalami keberhasilan atau menuai kegagalan masyarakat akan merasakan efeknya secara langsung. Selain itu, proses partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan maupun pengawasan dapat dilakukan secara langsung. Jika tanpa adanya informasi awal, bagaimana bisa masyarakat terlibat aktif (menjadi subjek). Misalnya, pembangunan jalan atau jembatan disuatu kecamatan, ketika program berjalan masyarakat dapat terlibat langsung menjadi tenaga kerja sekaligus mengawasi pelaksanaanya, sehingga akan meminimalisir penyelewengan.